Daftar Dosa-dosa IPDN Yang Tabu Dibicarakan

Saya mendapat sebuah comment dari seorang pembaca blog ini yang bernama Joni dan Yousa yang diperkirakan merupakan orang yang sama karena dua nama itu berasal dari satu IP yaitu 61.94.124.198, di sana dia membeberkan daftar dosa-dosa IPDN atau penyalahgunaan oleh aparat IPDN.

Berikuti daftar dosa-dosanya:

Kasus terbaru tapi lama terjadi di Bagian Menza (Tempat makan Praja), banyak oknum-oknum pejabat bermain bahkan obyeknya bukan hanya Praja tapi juga karyawan sendiri.

1. Kualitas makan Praja demikian rendah karena indeks makan Praja dipotong sana-sini atau bagi-bagi jatah. Pemenang tender dibuat sedemikian rupa padahal perusahaan pemenang juga punya orang2 dalam juga.
Pengadaan beras misalnya, Kasubbag ikut bermain dengan menjadi rekanan. Bayangkan sehari saja beras 5 ton x 30 hari?? Ambil saja keuntungan minimal Rp. 100,-! Belum ayam, sayur, lauk…. Pengadaan piring…. Gelas…. Dsb dst dll…. Ironisnya pejabat2 demikian sok gaya. AI (bos Menza) misalnya, pamer tiap hari ganti mobil… uang korupsi kok bangga??? Padahal awal IPDN dulu juga jalan kaki dari Cibeusi.

2. S (kasubbag menza), sok jaim, ditengarai menghimpun dana dari karyawan kontrak sebesar @ Rp. 160.000 untuk pengadaan pakaian kerja (coba kalikan 200 orang!). Padahal rektor sudah memerintahkan dana diambil dari lembaga dan jangan dipotong dari gaji karyawan! Makanya mobilnya baru juga….

3. Sebelum mobil pengangkut logistik menza sampai ke kantor IPDN, diwajibkan untuk “dicek” di rumah pribadi dulu di Cibeusi!

4. Ada juga AS (sudah pindah ke daerah) bagian keuangan terbukti korupsi mencapai 1 milyar tapi aman2 saja. Mana ada pegawai golongan II punya bengkel, mobil, rumah dsb.

Ini juga luput dari pantauan lembaga tapi sebenarnya pimpinan sudah tahu tapi “TST” atau “Tahu Sama Tahu” yang penting setoran lancar. Aktor dibalik semua ini sebenarnya DR (Kepala Biro Adm. Dik sekarang).

Harus diakui…. IPDN pasca Cliff Muntu meninggal semakin buruk!!

Kemudian,

Kasus2 buruk yang mencemarkan IPDN sebenarnya merupakan karma dari Yang Maha Kuasa. Tapi tetap saja tidak menjadikan pejabat2 IPDN menjadi insyaf.
Pengasuh yang seharusnya mengayomi Praja/mahasiswa justru menjadi kanibal. Pengasuh (yang umumnya dari alumni IPDN sendiri) menjadikan Praja sebagai obyek (santapan empuk) sebagai tambang uang untuk memperkaya sendiri.

Kondisi terkini, banyak sekali pungli dan paksaan dari pengasuh yang ujung2nya duit, seperti :

1. Pengasuh mewajibkan Praja untuk ikut Asuransi Prudential, bagi yang tidak ikut akan diancam nilai pengasuhannya rendah. Imbasnya Praja ikut karena terpaksa. Setiap terkumpul 10 Praja maka pengasuh akan memperoleh imbalan Rp. 2.000.000,-

2. Pengasuh mewajibkan praja untuk ikut seminar Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan kontribusi Rp. 250.000,- bagi yang tidak berpartisipasi akan diancam tidak boleh pesiar, tidak boleh ijin bermalam (IB), dan menjadi TBO (Tenaga bantuan operasional) atau kasarnya tukang pel barak. Padahal menurut sumber BNN sendiri, mereka tidak menuntut bayaran kok! Na????

3. Bagi Praja yang ketahuan melanggar, bisa berdamai dengan pengasuh asal membelikan pulsa/voucher, hanphone baru dll dsb …. Dst ………… capek deh.!

4. Kasus mundurnya PR III (J) dan Kabag Pengasuhan (I) dulu ada indikasi (dan ini tidak terekspos) karena keduanya menjadi makelar “pakaian PDH Praja” dengan menarik uang Rp. 600.000,-/Praja. Padahal pakaian sudah dijatah oleh negara. Gratis!

5. Prajabatan PNS bagi Praja juga sama, Praja diwajibkan iuran dulu hampir 1 juta dengan dalih nanti uang akan dikembalikan setelah dana dari APBN cair. Nyatanya?? Janji tinggal janji.

Ironisnya, kondisi pengasuh yang buruk-buruk itu mayoritas berasal dari Sulawesi Selatan dengan dominasi dari Makassar. Mereka jauh2 datang ke Jatinangor dengan niat jelek, bukan karena ibadah/pengabdian tapi karena uang. Itu yang menjadikan IPDN hancur dari segi pengasuhan. Orang2 model ini seperti halnya AG (sempat melecehkan Praja Wanita), B(hampir semua unit dimasukinya dengan tujuan duit), A (kepala bagian yang doyan duit).
Hal-hal demikian sebenarnya pimpinan IPDN tahu, tapi sengaja tidak tahu.
Bagaimana pimpinan peduli? Orang seperti Karseno yang jelas-jelas penjilat menjadi kepala bagian!